anakbola.net – Beberapa waktu belakangan tudingan ‘miring’ sempat menyasar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menanggapi penilaian seperti itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menganggapnya sebagai bentuk perhatian terhadap kementerian yang dipimpinnya.
“Memang sorotan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga ini cukup ya. Itu pertanda perhatian masyarakat kita terhadap keberadaan kemenpora menurut saya cukup baik. Bahwa masyarakat masih memberi perhatian kepada eksistensi kepemudaan dan olahraga kita,” jawabnya dengan lembut (14/5).
Zainudin menyadari bahwa berbagai pandangan atau opini yang mencuat tentu ada yang bermuatan pesan positif, namun tidak menutup kemungkinan adanya pendapat negatif. Tak ingin atmosfer kerja di lingkungan Kemenpora terganggu dengan tuduhan yang kurang sedap atau negatif, Ia pun menghimbau para pejabat eselon dan hingga staf disini untuk tidak emosial dan reaksional menghadapinya.
Menurut politisi partai Golongan Karya ini, lebih baik hal yang demikian itu dijawab dengan membuktikan komitmen dan kinerja dalam memajukan sektor kepemudaan dan keolahragaan.
“Karena percuma kita merespon dengan kata-kata atau membantah dan lain sebagainya. Yang paling baik menurut saya, ialah kita buktikan dengan tindakan nyata, dengan komitmen kita,” tegas Zainudin.
Bersama jajarannya Zainudin telah memprioritaskan pembenahan dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kemenpora, khususnya di lingkungan keolahragaan dan kepemudaan pada umumnya.
“Itu saya canangkan begitu saya masuk ke kementerian ini. Kita membenahi dan memperbaiki tata kelola kalau itu dianggap masih kurang. Dan komunikasi-komunikasi dengan pihak luar dilakukan secara terbuka,” ungkapnya.
Ia pun bertekad untuk menghapus kesan jika selama ini di Kementerian ini ada sesuatu yang tertutup atau kemudian ada deal – deal, dan lain sebagainya. Cara yang ditempuh dengan membuat komunikasi dengan pihak di luar Kemenpira menjadi lebih terbuka.
“Sebagai contohnya, pada saat kami memberi bantuan kepada pihak cabang Olahraga (Cabor), khususnya yang sedang melakukan pemusatan latihan kan biasanya itu ada bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Kemenpora. Nah, itu saya lakukan terbuka. Jadi pelatnas Cabor mengajukan proposal kepada kami, kemenpora. Kemudian itu dinilai kewajaran dari proposal atau bantuan itu. Dan review-nya bisa dua hingga 3 kali. Bahkan beberapa diantaranya sampai 4 kali,” terang Menpora
Lantas tidak semua pengajuan itu dikabulkan oleh pihaknya. Bilamana besaran bantuan sudah disetujui, langkah berikutnya ialah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenpora dan pihak Cabor masing-masing secara terbuka. Dimana kegiatan itu diliput oleh media.
Maksudnya tidak lain, supaya publik mengetahui besarnya angka bantuan yang diberikan kepada Cabor. Sehingga terhindar dari pembicaraan-pembicaraan di belakang, atau ada kesepakatan tertentu. Di sisi lain, keterbukaan yang dilakukan merupakan pintu masuk bagi partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi.
Langkah maju dalam reformasi birokrasi sesuai prinsip good governance sesungguhnya telah dicapai Kemenpora.
“Alhamdulillah yang sebelum saya masuk itu skornya 60 kini sudah mencapai nila 65. Saya bertekad (skor) ini bisa sampai 80, minimal mencapai nilai 75 dalam periode kepemimpinan saya disini,” imbuh Zainudin.
Sebagai pimpinan, Zainudin mengapresiasi dukungan yang diberikan lewat kepatuhan para pejabat atau pegawai Kemenpora untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dimana periode sebelumnya hanya berkisar di angka 50%-60% yang mematuhi, Namun kini melejit hampir 100 persen, tepatnya 99,46 % kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN.
Tak cukup sampai disitu, Zainudin juga giat menggenjot kualitas pelayanan publik di Kemenpora. Diantaranya dengan mempercepat proses pelayanan terhadap para stake holders dan publik secara umum. Selama persyaratan administrasinya terpenuhi, prosedurnya dijalankan dengan benar tidak ada alasan untuk menghambat atau memperlambat pelayanan.
Berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, kepada seluruh jajaran dihimbau harus harus bisa mempertanggungjawabkan dengan meniadakan penyimpangan terhadap pemanfaatan APBN atau anggaran yang ada.
Pria kelahiran Gorontalo, 58 tahun silam itu pun mengaku bahwa hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenpora tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya para stake holders kepemudaan dan stake holders olahraga. (BSD)
